STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi penugasan, menetapkan objek penugasan, menentukan ruang lingkup penugasan, serta menetapkan teknik penugasan
   yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan;

2. Melakukan optimalisasi atas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan/pemeriksaan antara lain berasal
   dari auditor di dalam ataupun di luar lingkungan Perusahaan;

3. Mengusulkan penugasan tambahan terkait Assurance, probity, consulting, audit khusus atau audit lainnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit jika terdapat
   hal yang terindikasi akan mengganggu pencapaian tujuan perusahaan;

4. Melakukan peningkatan kualitas melalui penggunaan dan penerapan teknologi terintegrasi terkait pekerjaan pengawasan internal yang akan digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern
   di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

5. Menentukan pola pembinaan, monitoring dan koordinasi kepada Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya pengawasan internal
   yang akan terintegrasi;

6. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit;

7. Melarang perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan

8. Menolak terhadap penugasan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern, yaitu:

   1. Pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi operasional

      secara langsung atau tidak langsung;

   2. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan

      dengan Satuan Pengawasan Intern;

   3. Memberikan perintah secara langsung kepada pekerja

      di luar personil Satuan Pengawasan Intern;

   4. Bertanggung jawab terhadap personil, departemen atau

      aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan;

   5. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen

      terkait dengan temuan audit;

   6. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas

      operasional yang menjadi milik obyek perusahaan; dan

   7. Melakukan pelaksanaan audit yang sedang ditangani

      oleh aparat hukum negara Republik Indonesia (RI).

KOMPOSISI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL